Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat melakukan mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia. Permintaan ini menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan jadwal penerbangan internasional.
Abdul Wachid menegaskan, Komisi VIII DPR RI terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah untuk memantau keselamatan jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujar Wachid, Minggu (1/3/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara perjalanan dan otoritas negara. Ia meminta pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bersikap proaktif dan bertanggung jawab penuh terhadap jemaah.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi sangat intensif dengan KBRI di negara-negara transit, serta seluruh pemangku kepentingan terkait agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.
Terkait jemaah yang masih tertahan akibat gangguan penerbangan, Abdul Wachid memberikan tenggat waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah darurat.
“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di Tanah Suci maupun yang terdampar di negara-negara transit,” tambahnya.
Mengingat saat ini telah memasuki bulan suci Ramadhan, di mana arus keberangkatan jemaah biasanya meningkat tajam, ia juga mengeluarkan imbauan tegas kepada calon jemaah umrah di Tanah Air.
“Kami menghimbau masyarakat agar menunda terlebih dahulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadhan maupun selama bulan Ramadhan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan jiwa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” tuturnya.
Sebagai penutup, ia memastikan legislatif akan tetap siaga mengawasi setiap perkembangan situasi.
“Intinya, Komisi VIII DPR RI akan terus memantau dan memastikan koordinasi lintas sektoral berjalan maksimal demi keselamatan seluruh jemaah Indonesia,” pungkasnya.
