Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta pemerintah segera menyediakan lahan khusus untuk Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Saat ini, Sekolah Rakyat masih bergabung dengan SMP umum karena belum memiliki lokasi sendiri dan menghadapi keterbatasan ruang untuk pengembangan kegiatan belajar mengajar.
“Dengan kunjungan hari ini, kami lihat Sekolah Rakyat ini masih bersatu dengan sekolah umum tingkat SMP. Memang ini kondisi yang kurang ideal,” ujarnya usai kunjungan kerja di Cirebon, Kamis (12/2/2026).
Legislator Gerindra itu menegaskan keterbatasan lahan harus segera diatasi, mengingat Sekolah Rakyat akan menerima peserta didik baru pada tahun ajaran mendatang. Tanpa tambahan lahan, kapasitas ruang belajar dinilai tidak akan mampu menampung jumlah siswa yang terus bertambah.
Komisi VIII, lanjutnya, akan membahas persoalan ini bersama Kementerian Sosial untuk menyiapkan lokasi yang sesuai. Namun, ia mengakui penyediaan lahan minimal lima hektare di wilayah Kota Cirebon sulit direalisasikan karena keterbatasan ruang.
Sebagai alternatif, lahan di sekitar Kabupaten Majalengka dinilai dapat menjadi opsi, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci penyediaan lahan tersebut.
Ia juga menyebut kondisi serupa terjadi di sekitar 20 lokasi lain di Jawa Barat, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami kendala serupa.
“Tidak ada pilihan lain, provinsi harus bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kabupaten setempat,” tegasnya.
