Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta transparansi biaya operasional BPJS Kesehatan.
Menurut Obon, setiap kebijakan di sektor kesehatan harus memiliki indikator yang jelas dan terukur agar dampaknya terhadap kualitas layanan maupun pembiayaan kesehatan nasional dapat dievaluasi secara objektif.
“Apakah berbagai konsep yang dijalankan saat ini sudah terintegrasi dengan baik dan dapat diukur dampaknya terhadap sistem pembiayaan kesehatan?” ujar Obon dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Obon mempertanyakan sejauh mana sinergi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam menjalankan program-program strategis JKN, termasuk implementasi KRIS dan konsep patient journey dalam pelayanan kesehatan.
Ia juga menyoroti keberlanjutan program JKN, khususnya terkait adanya peserta yang dinonaktifkan oleh pemerintah daerah karena kendala pembayaran iuran. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Selain itu, Obon menilai penerapan KRIS harus mempertimbangkan kesiapan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Standar layanan yang diterapkan secara nasional, menurutnya, perlu disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas rumah sakit agar tidak menimbulkan kesenjangan pelayanan.
Dalam kesempatan yang sama, Obon mendorong BPJS Kesehatan untuk membuka informasi terkait biaya operasional secara lebih transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk melihat peluang efisiensi pengelolaan tanpa mengurangi kualitas layanan bagi peserta JKN.
“Perlu ada kejelasan mengenai biaya operasional BPJS Kesehatan agar kita bisa melihat ruang-ruang efisiensi yang mungkin dilakukan dalam pengelolaan program,” katanya.
Pejuang Politik Gerindra itu menegaskan bahwa evaluasi terhadap implementasi JKN perlu terus dilakukan guna memastikan program jaminan kesehatan nasional berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
