Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan penguatan diplomasi parlemen sebagai instrumen strategis menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakstabilan global.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menyebut tahun 2025 sebagai periode geopolitical recession, ketika kepemimpinan internasional melemah dan konflik meningkat. Dalam situasi ini, Indonesia perlu berperan sebagai middle power yang konstruktif melalui diplomasi parlemen.
“Diplomasi parlemen Indonesia harus mampu mendorong dialog, meredakan ketegangan, dan memperkuat multilateralisme,” ujarnya dalam Diseminasi Diplomasi Parlemen di FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa (10/2/2026).
Sepanjang 2025, BKSAP membentuk 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dan aktif di berbagai forum global. Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap Two State Solution dalam Sidang Umum IPU ke-150, serta dipercaya menjadi Ketua PUIC 2025.
Di tingkat ASEAN, dua resolusi usulan Indonesia disahkan dalam Sidang Umum AIPA ke-46 terkait krisis Myanmar dan pengembangan Ekonomi Biru dan Hijau. BKSAP juga memperluas dialog melalui BRICS Parliamentary Forum dan mendukung proses aksesi OECD.
Memasuki 2026, BKSAP memfokuskan penguatan peran Indonesia di ASEAN dan Indo-Pasifik, termasuk menjadi tuan rumah AIPA Caucus serta mendorong Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP).
“Melalui diplomasi parlemen yang akuntabel dan berbasis dialog, DPR RI berkomitmen menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global,” pungkas Husein.
