Dorongan hilirisasi mineral bukanlah agenda baru. Sejak 2020, pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah untuk mempercepat industrialisasi dalam negeri. Kini, sejumlah smelter nikel, bauksit, dan tembaga tengah dibangun di berbagai daerah, termasuk proyek besar di Maluku Utara dan Sulawesi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan sektor pertambangan mineral tidak lagi bisa dipandang sekadar komoditas mentah. Ia menekankan perlunya menempatkan BUMN tambang sebagai motor utama industrialisasi, terutama di tengah transisi dunia menuju energi bersih dan kendaraan listrik.
“Mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga bukan lagi sekadar komoditas, tetapi fondasi masa depan ekonomi Indonesia. Hilirisasi adalah kunci agar kita keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah,” ujar Andre saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan direksi PT Antam Tbk, PT Inalum, dan PT Vale Indonesia Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Andre menyebut keberhasilan hilirisasi akan menentukan peran Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya industri baterai kendaraan listrik (EV battery) dan produk aluminium. Dalam konteks itu, Antam, Inalum, dan Vale dipandang sebagai pilar utama hilirisasi mineral nasional.
“Oleh karena itu, kehadiran ketiga entitas kunci dalam RDP hari ini sangat strategis. Mereka harus punya rencana kerja dan aksi korporasi yang matang demi kemandirian industri mineral,” tegasnya.
Komisi VI, lanjut Andre, akan mengawal seluruh agenda hilirisasi agar berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Kami berharap RDP ini menghasilkan komitmen kuat dan langkah terukur demi memastikan multiplier effect dari kekayaan mineral benar-benar kembali sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Politisi Gerindra itu.
