Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan peran strategis PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN energi terpadu yang tidak hanya menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional, tetapi juga motor utama transisi menuju energi bersih. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama manajemen Pertamina di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Andre menekankan, evaluasi kinerja semester I 2025 dan rencana kerja kedepan harus menjadi momentum memperkuat tata kelola, efisiensi, serta keberlanjutan jangka panjang.
“Komisi VI DPR RI harus memastikan mandat dan kinerja Pertamina berjalan dengan tata kelola yang baik, efisiensi tinggi, serta berorientasi pada keberlanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, Pertamina telah mencatat sejumlah capaian penting sepanjang enam bulan pertama 2025. Produksi migas di sektor hulu melampaui target APBN, dengan produksi minyak mentah sekitar 608 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi 1.199,7 ribu BOEPD. Pertamina Hulu Energi (PHE) juga melaporkan produksi 1,04 juta BOEPD, ditopang penyelesaian 404 sumur pengembangan, 628 workover, dan lebih dari 18 ribu kegiatan well services.
Proyek strategis turut menunjukkan progres signifikan. Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan sudah mencapai 96 persen, sementara implementasi program B40 sejak Maret 2025 menjadi tonggak penting menuju B50.
“Capaian ini sekaligus menunjukkan komitmen Pertamina terhadap energi bersih,” tegas Andre.
Di sektor hilir, penyaluran BBM subsidi dan nonsubsidi berjalan sesuai kuota pemerintah dengan dukungan digitalisasi distribusi. Seluruh transaksi Biosolar kini tercatat 100 persen digital, sementara Pertalite sudah mencapai 93,9 persen. Transparansi ini dinilai membantu efisiensi penyaluran energi ke masyarakat. Hingga Juli 2025, Pertamina mencatat penjualan sekitar 59 juta kiloliter BBM, di mana 41 persen berasal dari nonsubsidi.
Meski memberi apresiasi, Andre mengingatkan adanya tantangan serius, mulai dari risiko natural decline produksi migas, tren penurunan produksi di Mei–Juni 2025, hingga belum stabilnya reserve replacement ratio. Proyek RDMP Balikpapan juga menghadapi potensi keterlambatan dan pembengkakan biaya. Di sektor gas, keandalan pasokan untuk industri dan PLN menjadi sorotan, sementara subsidi energi masih menekan APBN.
“Tantangan lain adalah kesiapan infrastruktur dan bahan baku menuju B50. Ini harus menjadi perhatian serius bagi keberlanjutan energi nasional,” kata Andre.
Ia menegaskan, Pertamina harus memperkuat perannya sebagai pilar ketahanan energi sekaligus motor transformasi menuju kemandirian energi.
“Pertamina tidak hanya menjadi penjaga pasokan energi, tetapi juga penggerak transformasi menuju energi bersih yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tandasnya.
