Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa anarkis beberapa waktu terakhir.
Menurut Danang, perbaikan mencakup fasilitas di tingkat pusat maupun daerah. Ia menekankan agar kebutuhan anggaran dapat dimasukkan dalam rencana tahun anggaran 2026.
“Perbaikan fasilitas publik harus menjadi prioritas agar masyarakat kembali mendapat pelayanan yang layak pasca kerusakan di berbagai daerah,” ujar Danang, Minggu (7/9/2025).
Ia menegaskan, kerusakan yang ditimbulkan cukup masif dan merata di sejumlah wilayah sehingga Kementerian PU perlu menyiapkan langkah cepat dengan alokasi anggaran yang memadai. DPR, kata Danang, akan terus mengawal perbaikan infrastruktur publik agar tepat sasaran.
“Kehadiran negara melalui perbaikan fasilitas umum sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab melindungi kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total kerugian akibat aksi massa di berbagai wilayah Indonesia mencapai hampir Rp900 miliar. Estimasi itu mencakup infrastruktur yang rusak mulai dari gedung DPRD yang dibakar, halte, hingga fasilitas publik lainnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya memastikan sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat aksi demonstrasi tersebut sudah masuk tahap perbaikan. Ia menegaskan, biaya perbaikan tidak menggunakan pembiayaan dari APBN maupun APBD.
