Anggota Komisi X DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia, menegaskan perlunya perbaikan sistem distribusi Program Indonesia Pintar (PIP) agar lebih berkeadilan, transparan, dan tidak birokratis. Ia menilai masih banyak anak bangsa yang berhak menerima bantuan, namun belum terjangkau akibat kendala geografis maupun keterbatasan data.
“Kami ingin mendorong agar distribusi PIP dibangun dengan pendekatan keadilan sosial, transparan, dan tidak birokratis. Jangan sampai ada anak yang tertinggal hanya karena faktor lokasi atau keterbatasan data, karena itu akan menimbulkan ketidakadilan,” ujar Ruby dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (3/9/2025).
Ruby menekankan, anggaran pendidikan nasional sebagian besar terserap untuk program PIP. Karena itu, evaluasi tidak boleh hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga harus mengukur dampak langsung terhadap angka partisipasi sekolah.
“Dengan dana sebesar itu, evaluasi PIP perlu diperdalam. Yang terpenting adalah sejauh mana program ini mampu menekan angka putus sekolah, bukan hanya soal distribusi,” tegasnya.
Legislator Gerindra itu juga menyinggung kebijakan wajib belajar 13 tahun yang dinilai progresif. Namun, menurutnya, fakta di lapangan masih menunjukkan banyak anak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang belum bersekolah.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Dikdasmen per Maret 2025, di daerah pemilihan Ruby, Lampung, masih tercatat 22 ribu anak usia SD, 41.857 anak usia SMP, dan 11.006 anak usia SMA yang belum mengenyam pendidikan.
Melihat kondisi tersebut, Ruby menegaskan bahwa PIP harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia pun menyatakan dukungan Fraksi Gerindra terhadap usulan tambahan anggaran pendidikan bagi Ditjen Dikdasmen pada tahun anggaran 2026.
“Ini sangat mendesak. Penting agar PIP benar-benar bisa menyentuh semua anak bangsa. Karena itu, kami dari Fraksi Gerindra menyetujui pengajuan tambahan anggaran untuk 2026,” pungkas Ruby.
