Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan komitmennya dalam mendukung efisiensi dan transparansi proyek pembangunan rumah rakyat. Ia mendorong pemanfaatan produk bata interlock milik PT Semen Indonesia Group (SIG) sebagai solusi perumahan yang cepat, murah, dan tahan bencana.
“Produk ini dikembangkan pertama kali oleh Semen Padang pasca bencana 2019 di Sumbar. Sudah teruji oleh ITB dan Kementerian PUPR. Tahan gempa, tahan api, murah, dan cepat dibangun. Tapi hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal,” kata Andre, Kamis (17/7/2025).
Ia menjelaskan SIG telah membangun pabrik Sepablock di Narogong, Batang, Gresik, Makassar, dan sedang membangun di Samarinda, dengan kapasitas produksi 5.000–6.000 rumah per tahun. Menurut Andre, produk ini sangat cocok untuk program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sayangnya, pemasarannya masih skala ritel. Saya minta Dirut SIG segera duduk bersama Kementerian terkait untuk mengkaji pemanfaatan produk ini secara masif dalam program rumah rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, Andre juga menyoroti dugaan selisih nilai aset sebesar Rp10 triliun dalam laporan keuangan PT PP Properti, anak usaha PT PP (Persero). Ia mengungkapkan informasi bahwa nilai aset yang sebelumnya tercatat Rp18 triliun, setelah diaudit ulang, hanya tersisa Rp8 triliun.
“Selisih Rp10 triliun ini harus diklarifikasi. Jangan sampai praktik penggelembungan aset terus dibiarkan. Ini beban besar bagi BUMN,” tegasnya.
Pihak manajemen PP Properti telah membantah secara formal, namun Andre memastikan Komisi VI akan mendalami temuan ini lebih lanjut.
“Contohnya, tanah dibeli dengan harga tinggi, tidak sesuai nilai pasar, lalu sulit dijual kembali. Ini akar masalah di banyak BUMN karya,” tambahnya.
Andre juga menekankan pentingnya peran Danantara, lembaga pengawasan BUMN yang dibentuk di era Presiden Prabowo, dalam mencegah praktik curang dan pengelolaan tidak transparan di tubuh BUMN.
“Penyederhanaan struktur BUMN jangan mewariskan aset bermasalah. Semuanya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal,” pungkasnya.
