Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap produsen Minyakita yang merugikan masyarakat. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian diharapkan segera mengambil tindakan tegas terhadap produsen yang mengurangi hak masyarakat.
“Yang jelas begini, kita mendorong pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum jika ada produsen Minyakita yang mengurangi hak masyarakat. Itu adalah pelanggaran pidana, tangkap saja,” tegas Andre di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/03/2025).
Andre juga mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencabut izin produsen dan distributor yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
“Yang kedua, kita minta pihak Kemendag untuk mencabut izinnya dan tidak merekomendasikan lagi produsen-produsen serta distributor tersebut. Kita harus tegas, ini soal hak rakyat kecil. Tidak ada ampun bagi distributor maupun produsen yang mengurangi hak masyarakat terkait Minyakita,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andre menegaskan bahwa evaluasi terhadap distribusi Minyakita akan dilakukan setelah Lebaran.
“Setelah Lebaran, kita akan evaluasi. Jika tidak ada perubahan, kita akan panggil Kemendag beserta seluruh perusahaan yang ditunjuk oleh Kemendag,” ujarnya.
Sebagai langkah tegas, Andre meminta pihak kepolisian untuk menangkap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran distribusi Minyakita.
“Kita dorong ini bertahap, lihat perkembangan sekarang. Kita dorong Bareskrim untuk tidak hanya menangani satu perusahaan, tapi banyak perusahaan maupun individu yang terlibat. Silakan ditangkap saja, agar ini jadi shock therapy agar tidak ada lagi yang melakukannya di masa depan,” tuturnya.
Terakhir, ia mengungkapkan dukungannya terhadap Kemendag untuk tidak ragu mencabut izin perusahaan yang merugikan masyarakat.
“Kami di Komisi VI akan terus mendukung Kemendag dan mengingatkan agar kebijakan ini tegas,” pungkasnya.
