Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Rapat tersebut membahas berbagai isu, termasuk pemberian amnesti kepada narapidana tertentu yang dilakukan atas dasar kemanusiaan, untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas), serta untuk mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa pemberian amnesti ini mencakup beberapa kategori narapidana. Saat ini, pihaknya tengah melakukan asesmen bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan kepala negara, Presiden meminta agar diberikan amnesti. Selain itu, ada juga kasus terkait narapidana yang menderita sakit berkepanjangan,” jelas Supratman.
Menurut Supratman, salah satu prioritas dalam pemberian amnesti adalah kasus penghinaan terhadap kepala negara yang melibatkan Undang-Undang ITE. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus ringan di Papua.
“Ada sekitar 18 orang yang terlibat, namun mereka bukan kelompok bersenjata. Ini merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi dengan masyarakat Papua,” katanya.
Supratman menyebutkan bahwa data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) mencatat sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapat amnesti. Namun, jumlah pastinya masih dalam proses klasifikasi dan asesmen.
“Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Selanjutnya, kami akan meminta pertimbangan dari DPR. Kita tunggu dinamika setelah kami resmi mengajukan usulan kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan,” paparnya.
Langkah pemberian amnesti ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain mengedepankan nilai kemanusiaan, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong stabilitas sosial di berbagai wilayah, termasuk Papua.
“Ini adalah upaya itikad baik dari pemerintah untuk memastikan Papua menjadi lebih tenang. Ini adalah langkah yang menunjukkan niat baik pemerintah,” pungkas Supratman.
