Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, meminta agar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dapat memaksimalkan penggunaan anggarannya. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024). Novita menilai Kementrans memiliki peran krusial dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Ini adalah rapat kedua setelah perkenalan awal. Kementerian ini memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan, khususnya melalui program transmigrasi untuk masyarakat dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih luas namun berpenduduk rendah,” ujar Novita.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini kemudian menyoroti terbatasnya anggaran Kementerian Transmigrasi, yang hanya sekitar Rp 194 miliar. Ia mengusulkan agar Kementerian Transmigrasi membangun sinergi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Desa, dan Kementerian Sosial, untuk mendukung program transmigrasi.
“Anggaran ini tidak harus sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Transmigrasi. Kita bisa bekerja sama lintas kementerian, agar target-target program transmigrasi tercapai dengan lebih efektif,” jelas Novita, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.
Novita menegaskan pentingnya persiapan matang dalam program transmigrasi, termasuk pemberdayaan masyarakat yang akan dipindahkan. Kerjasama dengan berbagai instansi terkait, menurutnya, sangat diperlukan agar semua aspek program dapat berjalan lancar.
“Program transmigrasi ini penting untuk mendistribusikan populasi dari daerah padat seperti Jawa ke wilayah yang lebih luas. Namun, sebelum melaksanakannya, harus ada kejelasan mengenai status lahan serta sarana dan prasarana yang diperlukan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan perlunya kepastian mengenai tenaga pendukung seperti guru dan petugas kesehatan, yang juga harus mendapat perhatian terkait kesejahteraannya agar program transmigrasi berjalan sukses.
“Jangan sampai, lahan belum jelas statusnya, dan transmigrasi malah menimbulkan masalah baru. Begitu juga dengan tenaga pendukung, mereka juga membutuhkan jaminan kesejahteraan,” pungkas Novita.
