Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade berkomitmen memastikan ketersediaan gas LPG (liquefied petroleum gas) atau gas elpiji 3 Kg di Kota Padang sangat meresahkan dalam sepekan terakhir. Kalaupun ada, harganya jauh dari harga eceran tertinggi (HET) Rp17 ribu. Bisa mencapai Rp20 sampai 25 ribu per tabungnya.
Legislator Gerindra ini langsung datang ke Kota Padang untuk memastikan Pertamina melakukan operasi pasar (OP) guna mengatasi kelangkaan bahan bakar dapur mayoritas masyarakat saat ini, Senin, (31/07/2023)
Bersama Wali Kota Padang Hendri Septa, Andre mendatangi dua lokasi pangkalan tempat Pertamina Sumbar menggelar OP di Pitameh, Lubuk Begalung dan Tunggul Hitam, Kototangah.
“Kami sebagai anggota DPR RI, berkoordinasi dengan Wali Kota Padang Hendri Septa dan Sales Area Manager (SAM) Pertamina Sumbar beserta manajemen Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa ada permintaan tambahan dari masyarakat Kota Padang yang membutuhkan penambahan kuota gas LPG 3 kilogram,” kata Andre, Senin (31/07/2023).
Andre mengatakan, Pertamina Patra Niaga maupun SAM Pertamina Sumbar sudah menyalurkan 720 tabung gas LPG 3 kilogram di pangkalan kawasan Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung selama dua hari terakhir. Rincinya, 160 tabung didrop pada Minggu (30/7) dan 560 tabun pada hari Senin (31/7).
“Jadi sudah ada 720 tabung untuk satu pangkalandi Lubuk Begalung. Kemudian kami juga cek di pangkalan satu lagi di Dadok Tunggul Hitam, kemarin sudah didrop 100 tabung, dan hari ini juga didrop 560 tabung,” kata Andre Rosiade didampingi Wakil Sekretaris Gerindra Sumbar Rachmad Wijaya yang juga seorang pengusaha di bidang gas dan BBM ini.
Harapannya, kata Andre, jumlah yang didrop sekitar 1.400 tabung gas LPG 3 kilogram selama dua hari berturut-turut bisa membebankan masyarakat.
“Jangan lagi ada kelangkaan di Kota Padang seperti informasi yang kami dapatkan. Alhamdulillah, kami didukung teman-teman Hiswana Migas, pengusaha kita semua yang langsung turun ke lapangan untuk memastikan distribusi ini lancar di tengah masyarakat,” katanya.
Andre mengatakan, ketersediaan gas LPG 3 kilogram di pasaran, khususnya Kota Padang merupakan komitmen dirinya dan semua pihak dalam membantu Wali Kota Padang untuk memastikan warga Kota Padang bisa terlayani dengan baik dan tidak mengantre serta mendapatkan gas LPG 3 kilogram dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pertamina sudah mendistribusikan sesuai dengan data yang telah dimiliki Pertamina itu sendiri. (Penyaluran) gas LPG 3 kilogram ini adalah penugasan dari pemerintah, distribusinya sesuai dengan nilai subsidi yang disiapkan oleh pemerintah,” tuturnya.
Andre menegaskan bahwa Pertamina bertugas mendistribusikan sesuai dengan anggaran subsidi yang disiapkan oleh pemerintah dan itu sudah dilakukan Pertamina secara baik. “Permasalahannya, analisisnya, subsidinya tetap, namun permintaan bertambah, jadi banyak masyarakat yang menambah untuk mengkonsumsi LPG 3 kilogram,” ujarnya.
Kata Andre, hal juga bukan hanya sebatas karena adanya kesulitan hidup di masyarakat, tapi banyak kelompok kelas menengah yang memang juga sebenarnya tidak berhak, tapi tetap belanja atau mengkonsumsi LPG 3 Kg. Harus arus ada solusi dari pemerintah dan ada aturan yang tegas, bagaimana hanya masyarakat yang membutuhkan pendapatan di bawah Rp5 juta saja yang boleh mengkonsumsi. “Masyarakat dengan pendapatan di atas Rp5 juta seharusnya tidak lagi membeli gas LPG 3 kilogram,” katanya.
Lebih lanjut, Andre juga mengungkapkan butuh peran serta regulator yakni pemerintah untuk membuat aturan yang tegas dan jelas. Pasalnya, jika tidak, pasti akan ada kelangkaan terus menerus jikalau subsidi tidak ditambah oleh pemerintah dan itu berlaku di seluruh Indonesia.
“Karena apa? Karena permintaan bertambah dan masyarakat kelas menengah (ke atas) ikut serta mengkonsumsi LPG 3 kilogram, sedangkan aturan regulasinya tidak ada mengatur bahwa penggunaan gas LPG 3 kilogram itu hanya untuk kelompok (masyarakat) miskin ke bawah, itu tidak ada,” ujarnya.
Menurutnya, kelangkaan gas LPG 3 kilogram terjadi lantaran permintaan yang meningkat, namun subsidi yang diberikan pemerintah dan ditugaskan ke Pertamina itu tetap. “Jadi tentu pemerintah (dalam hal ini) Kementerian ESDM harus membuat aturan yang jelas atau Kementerian Keuangan menambahkan subsidi, sehingga tidak terjadi kelangkaan,” katanya.
Andre menilai Pertamina sudah menggelontorkan jauh lebih tinggi dari kuota resmi yang ada di Sumbar, yakni 107 persen, 7 persen lebih tinggi dari kebutuhan Sumbar. “Namun faktanya terjadi kelangkaan ini. Jadi, Pertamina, Hiswana Migas sudah bergandengan tangan dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan (LPG 3 kilogram) untuk masyarakat Sumbar, sudah 107 persen,” ucapnya.
Sebagai mitra kerja dari Pertamina, Andre Rosiade mengucapkan terima kasih dan respons cepat dari Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati, Dirut Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan SAM Pertamina Sumbar, Narotama Aulia Fazri yang bergerak dan merespons cepat permintaan dan aspirasi dirinya. “Sehingga kami sudah melakukan sebelumnya di Bukittinggi dan Padang Panjang hari ini ada dua pangkalan di Kota Padang,” pungkasnya.
