Search
Close this search box.

Ahmad Muzani Ajak Pilih Pemimpin Yang Tegakkan Pasal 33 UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/7). Di hadapan ratusan mahasiswa, Muzani berbicara pentingnya pemahaman atas pilar-pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. 

Menurut Muzani, 4 pilar kebangsaan ini penting untuk terus disosialisasikan sebagai pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara. 

“Apa sih 4 pilar itu? Itu adalah 4 pilar bernegara, penyangga kita bernegara. Namanya 4 pilar harus menjadi satu kesatuan. Tugas MPR selain melantik presiden adalah memastikan bahwa proses bernegara kita sesuai dengan ideologi negara kita salah satunya melalui 4 pilar ini,” kata Muzani.

Menjelang Pemilu 2024 yang akan datang, Muzani mengajak para mahasiswa dan juga anak-anak muda lainnya untuk cermat dalam memilih calon pemimpin. Karena program-program pemerintah yang akan dijalankan nantinya adalah janji-janji selama masa kampanye berjalan. 

“Dulu sebelum diamandemen, MPR yang memilih presiden dan menyusun program kerja pemerintah melalui GBHN. Tapi sekarang setelah diamandemen program kerja pemerintah dibentuk melalui apa-apa saja yang dikampanyekan lewat janji-janjinya calon presiden. Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia termasuk adik-adik untuk cermat dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin karena itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya,” jelas Muzani. 

“Jadi siapa nanti yang akan terpilih maka itu yang akan jadi program kerja pemerintah. Termasuk soal IKN itu tergantung dari masing-masing calon presiden,” tambahnya. 

Muzani juga berbicara mengenai komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Muzani, siapapun pemimpin yang akan datang harus betul-betul menjalankan amanat UUD tersebut. 

“Tanah di Kaltim ini bisa dikatakan adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Di bawah kita berpijak sekarang ini ada minyak. Di bawah minyak dan di atas ada minyak yaitu sawit yang juga menghasilkan minyak. Dan juga banyak sekali kekayaan mineralnya. Tapi kita masih menemukan banyak masalah seperti pendidikan, kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan, dan stunting,” jelas Muzani. 

Untuk itu Muzani mengajak agar 2024 nanti untuk tidak salah memilih pemimpin. Di saat Indonesia berusia 1 abad harapannya sudah terlepas dari kemiskinan dan masalah stunting. Karena itu proses pemilu adalah hal penting untuk dicermati.

“2024 nanti harus mencari pemimpin yang bisa menciptakan apa yang menjadi amanat dari Pasal 33 itu. Itu semua demi terciptanya keadilan dan kemakmuran. Jangan sampai di usia 100 tahun Indonesia merdeka masih ada stunting. Itu berharap tidak ada” kata Muzani.

Muzani juga mengatakan, perbedaan pilihan politik juga jangan sampai menjadi sumbu-sumbu perpecahan. Perbedaan adalah hal yang wajar dari iklim demokrasi yang sudah dijalankan sejak reformasi. Apalagi Kalimantan Timur akan menjadi etalase terdepan Indonesia saat IKN sudah berdiri. 

“Meskipun kita beda pilihan jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda tapi selalu bawa pesan persatuan. Saya jauh-jauh dari Jakarta membawa salam persatuan. Dan Kaltim akan jadi halaman depan republik Indonesia saat IKN sudah terbentuk,” tutup Sekjen Gerindra itu.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp