Bahtra Minta BPN Seluruh Indonesia Tingkatkan Empati dan Pelayanan ke Masyarakat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia agar lebih berempati terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pertanahan. Mulai dari sengketa sertifikat tanah antara warga dan perusahaan, konflik antarwarga, penyerobotan tanah ulayat atau adat, hingga penyalahgunaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak […]
Bahtra Banong Dorong Transparansi Data Pertanahan dari BPN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) BPN se-Indonesia untuk membuka data yang valid dan rinci terkait permasalahan pertanahan. Data yang dimaksud mencakup pendaftaran sertifikat tanah, HGU, HGB, HPL, sengketa tanah, serta capaian kinerja dan solusi yang telah dilakukan. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat […]
Evaluasi DOB Papua Selatan, Bahtra Tegaskan Komitmen Negara Hadir untuk Orang Asli Papua
Pembentukan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua—Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya merupakan bentuk nyata komitmen negara untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam bingkai NKRI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, memimpin Tim Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Evaluasi DOB […]
Bahtra Banong Sambut Positif Usulan Pemekaran Wilayah dan Otsus di Sultra
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyambut baik usulan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tenggara terkait percepatan pemekaran wilayah dan pemberian status Otonomi Khusus (Otsus). Menurut Bahtra, permintaan percepatan pemekaran merupakan langkah positif, terlebih di tengah peluang yang terbuka melalui kebijakan moratorium pemerintah. “Saya sudah meminta Dirjen Otonomi Daerah (Otda) […]
Bahtra Tegaskan BUMD Merugi Perlu Dievaluasi, Jika Perlu Dibubarkan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama yang terus mengalami kerugian. Ia menilai BUMD yang tidak sehat justru membebani keuangan daerah dan bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto. “BUMD yang tidak sehat, lebih baik dibubarkan. Kami akan dorong kepala daerah untuk segera mengevaluasi,” […]
Bahtra Banong: Kepala Daerah Harus Seirama dengan Pemerintah Pusat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/5/2025). “Kita ingin ada sinergitas dari pusat sampai ke daerah. Tidak boleh ada yang keluar dari irama Pak Presiden,” […]
Bahtra Banong: DKPP Harus Prioritaskan Etika Penyelenggara, Bukan Urusan Pribadi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, kembali menyoroti peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 24 daerah yang diperintahkan MK untuk melaksanakan PSU, 19 daerah sudah melaksanakannya. Namun, 7 di antaranya kembali digugat melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU […]
Soroti Kinerja DKPP Terkait PSU, Bahtra: Tidak Fokus dan Tidak Maksimal
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum maksimal, termasuk dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Menurutnya, DKPP tidak fokus dan justru sibuk mengurus perkara yang bukan prioritas utama. “DKPP menangani terlalu banyak kasus, tapi mohon yang diprioritaskan adalah yang menyangkut substansi pemilu. Jangan sampai urusan pribadi […]
Bahtra Banong Desak Pemerataan Dana Bagi Hasil untuk Daerah Penghasil Tambang dan Migas
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil tambang serta minyak dan gas (migas). Ia meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni meninjau ulang indikator pembagian DBH agar lebih adil. Menurut Bahtra, banyak […]
Bahtra: Dana Otsus Harus Dukung Akses Pendidikan Putra-Putri Papua
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan putra-putri terbaik Papua, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) justru harus memperlancar akses pendidikan, bukan menghambatnya. “Salah satu tujuan Otsus adalah memberi beasiswa bagi anak-anak Papua, bahkan ke […]
