Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan mengunjungi masyarakat di Kelurahan Ngapa dan Desa Watalara, Sabtu (1/8/2026). Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga sekaligus menyerap berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah.
Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan irigasi pertanian, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan desa.
Selain berdialog, Legislator Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara itu juga menyerahkan ratusan paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
“Reses adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung suara rakyat. Semua aspirasi yang disampaikan, baik terkait pendidikan, pertanian, infrastruktur, pelayanan publik, maupun sektor lainnya, akan kami inventarisasi dan perjuangkan sesuai mekanisme yang ada. Yang menjadi kewenangan Komisi II akan kami kawal langsung, sedangkan yang menjadi kewenangan komisi lain maupun kementerian terkait akan kami koordinasikan agar mendapat perhatian pemerintah,” ujar Bahtra.
Ia menegaskan, setiap aspirasi masyarakat akan dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing. Persoalan yang menjadi ruang lingkup Komisi II DPR RI akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sedangkan aspirasi yang berada di luar wewenangnya akan dikoordinasikan dengan komisi maupun kementerian terkait.
Bahtra juga menekankan bahwa kehadiran wakil rakyat harus diwujudkan tidak hanya melalui kerja di parlemen, tetapi juga dengan hadir langsung di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
“Saya ingin memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara selalu memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Amanah yang diberikan kepada saya akan terus saya jaga dengan bekerja, hadir di tengah masyarakat, dan memperjuangkan setiap kebutuhan daerah agar menjadi perhatian pemerintah pusat,” tutup Bahtra.
