Bimantoro Wiyono: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Rampas Sepihak
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan menjadi alat perampasan sepihak. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan aturan agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Menurutnya, praktik penegakan hukum saat ini kerap menunjukkan kecenderungan penyitaan aset dilakukan sejak tahap awal proses hukum, tanpa kejelasan asal-usul harta tersebut. “Yang terjadi […]
Bob Hasan Pastikan RUU Perampasan Aset Jadi Agenda Komisi III DPR
RUU Perampasan Aset Dibahas di Komisi III, Komitmen Pembahasan Terbuka Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas oleh Komisi III DPR RI. RUU tersebut resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026 bersama 51 rancangan maupun revisi undang-undang lain yang disahkan dalam Rapat Paripurna […]
Bob Hasan: RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025–2026
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026. RUU ini menjadi bagian dari 52 daftar rancangan maupun revisi undang-undang yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan terdapat 23 RUU baru […]
Bob Hasan Tegaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Dilakukan Terbuka dan Transparan
DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ditargetkan selesai pada tahun 2025. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menekankan pentingnya meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan beleid. “Partisipasi bermakna harus memastikan publik tidak hanya mengetahui judul undang-undang, tetapi juga memahami substansinya. Harus jelas, apakah perampasan aset termasuk pidana […]
Bob Hasan: Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tetap menjadi inisiatif parlemen dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Kepastian ini disampaikan dalam rapat Baleg mengenai Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). RUU Perampasan Aset dinantikan masyarakat karena urgensi, mekanisme, dan implikasi hukum […]
Dasco: DPR RI Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Usai Penyelesaian RUU KUHAP
DPR RI berkomitmen untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Namun, sebelum masuk ke tahap tersebut, DPR menegaskan pentingnya menyelesaikan RUU pendukung, yakni Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang hingga kini masih terbuka untuk partisipasi publik. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki […]
Ahmad Muzani Harap RUU Perampasan Aset Diselesaikan pada Periode DPR Saat Ini
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan harapannya agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dapat diselesaikan dalam masa jabatan DPR RI periode 2019–2024. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi desakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta DPR segera merespons dan menuntaskan pembahasan RUU tersebut. “Mudah-mudahan bisa dilakukan dalam periode ini,” ujar Muzani di […]
Bob Hasan: Materi RUU Perampasan Aset Perlu Diperjelas, Tunggu Sinyal dari Presiden
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai materi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih perlu diperbarui, terutama terkait kaitannya dengan hukum pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Kalau cakupan pidananya umum, ini bisa melebar dan berpotensi tumpang tindih dengan UU TPPU, yang juga mengatur perampasan aset,” ujar Bob, Selasa (6/5/2025). Menurutnya, […]
Supratman Andi Agtas Usulkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2025-2029 untuk Perangi Korupsi
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pengusulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029. “Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dengan pengusulan RUU Perampasan Aset, yang kami tempatkan di urutan kelima dari 40 usulan RUU Prolegnas […]