Bob Hasan Tegaskan KUHAP dan KUHP Baru Berorientasi pada Keadilan Restoratif
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan mengubah cara pandang penegakan hukum di Indonesia. Legislator yang juga menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menegaskan, dua undang-undang tersebut diarahkan untuk menjadikan keadilan restoratif sebagai fondasi utama sistem hukum nasional. […]
Bahtra Tinjau Pelayanan Pertanahan Pontianak, Dinilai Cepat dan Inovatif
Tim Komisi II DPR RI melakukan pengawasan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak untuk meninjau langsung pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kunjungan ini bertujuan memastikan kualitas layanan publik berjalan optimal, cepat, serta memberikan kepastian hukum. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyampaikan bahwa pihaknya meninjau seluruh alur pelayanan, mulai dari proses pengajuan hingga […]
Ramson Minta Percepatan Revisi UU Migas, Ketergantungan Impor Jadi Ancaman
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, meluruskan klaim swasembada energi yang dinilainya belum sepenuhnya terwujud. Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan kilang minyak nasional melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) telah rampung, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah (crude oil) masih sangat tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan Ramson dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama […]
Wihadi Wiyanto Dorong OJK Bongkar Pelaku Scam, Bukan Sekadar Kembalikan Dana
Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto, melontarkan kritik keras terhadap penanganan kasus penipuan digital (scam) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas PASTI dan Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Menurutnya, pengembalian dana korban tidak akan efektif jika tidak disertai penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera. Wihadi mempertanyakan transparansi proses hukum di balik pengembalian […]
La Tinro Desak Kebijakan Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN
Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menggagas kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dorongan tersebut didasari oleh kebijakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ASN PPPK. La Tinro menilai, masih banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun hingga kini belum […]
Endang Setyawati Soroti Lemahnya Dukungan Regulasi dan Anggaran Riset Pertanian
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyoroti lemahnya dukungan regulasi dan anggaran terhadap riset serta inovasi pertanian, khususnya di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Hortikultura. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BRMP Hortikultura Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Endang menyayangkan minimnya dukungan pendanaan inovasi teknologi, meskipun […]
Apresiasi PNBP Imigrasi Bogor, Anwar Sadad Tekankan Pentingnya Analisis Berbasis Data
Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, mengapresiasi capaian kinerja Kantor Imigrasi Bogor, khususnya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan keimigrasian. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan analisis berbasis data agar capaian tersebut dapat menjadi pijakan kebijakan ke depan. Menurutnya, laporan kinerja tidak cukup hanya menampilkan angka, tetapi perlu dilengkapi analisis pola dan tren […]
Bahtra Apresiasi Kemendagri Bentuk Ditjen BUMD untuk Perkuat Pengawasan Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD di daerah. “Kemendagri hari ini sudah membentuk Ditjen BUMD agar pengawasannya bisa lebih ditingkatkan,” ujar Bahtra saat […]
Bahtra Tegaskan Evaluasi BUMD Kalbar Usai Terima PMD Besar
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Barat yang telah menerima penyertaan modal daerah (PMD) dalam jumlah besar. “BUMD-BUMD ini sudah menerima PMD puluhan miliar, bahkan ada yang mencapai Rp100 miliar, tetapi belum […]
Rocky Candra Minta ESDM Tertibkan PETI, Tragedi di Jambi Jadi Alarm Serius
Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas dan terukur untuk menertibkan kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Jambi yang merupakan daerah pemilihannya. Permintaan tersebut disampaikan Rocky dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia […]