Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Barat yang telah menerima penyertaan modal daerah (PMD) dalam jumlah besar.
“BUMD-BUMD ini sudah menerima PMD puluhan miliar, bahkan ada yang mencapai Rp100 miliar, tetapi belum menghasilkan dividen yang memadai atau memberikan kontribusi signifikan bagi daerah,” tegas Bahtra saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/01/2026).
Menurut Bahtra, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan manajemen BUMD. Ia menilai, besarnya suntikan modal harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja agar potensi ekonomi daerah benar-benar dapat dimaksimalkan.
“Yang paling penting ke depan adalah pembenahan tata kelola dan manajemen agar lebih transparan, terbuka, dan akuntabel,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Ia menegaskan, Komisi II DPR RI mendorong pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pemberian modal, tetapi juga memperkuat pengawasan serta evaluasi kinerja BUMD secara berkala.
“Peluang kerja sama dan investasi, termasuk dari Danantara, hanya bisa dimanfaatkan jika BUMD dikelola secara sehat dan profesional, sehingga kinerja dan dividen ke depan dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya.
