Dorong Seleksi yang Lebih Fair, Sugiat Usul SDU-WHV Dikelola Langsung Australia
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai persoalan pendaftaran Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) Australia tidak hanya soal teknis. Ia mempertanyakan alasan seleksi SDU-WHV tidak diserahkan langsung kepada Australia sebagai pemilik otoritas pemberi visa. Menurutnya, jika Australia diberi kewenangan penuh, potensi konflik dan polemik di dalam negeri bisa diminimalkan. SDUWHV […]
Dukung Digitalisasi UMKM, Rahmawati Minta TVRI Perbanyak Program Pemasaran
Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati Paliwang, meminta TVRI membuat program khusus untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam memasarkan produk secara digital. Ia menilai banyak daerah memiliki potensi UMKM besar, terutama sektor kuliner, namun belum terangkat maksimal. “Programnya memang sudah ada, tapi intensitasnya masih kurang. Padahal program khusus UMKM bisa mendongkrak […]
Andre Rosiade Tegaskan Komitmen Amankan SDA dan Kendali Freeport
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola sumber daya alam termasuk penguasaan saham Freeport bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata yang sudah dijalankan. Dalam RDP Komisi VI dengan PT Freeport Indonesia, Andre menekankan komitmen pemerintah untuk mencegah kebocoran SDA dan memastikan Indonesia berdiri di atas kekuatan […]
Danang Wicaksana Apresiasi Diskon Tiket Nataru, Dorong Mobilitas dan Ekonomi Nasional
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan diskon tiket transportasi untuk menghadapi masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan tersebut mencakup potongan harga tiket pesawat, kereta api, hingga kapal laut sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Menurut DWS, langkah ini merupakan bentuk nyata upaya pemerintah […]
La Tinro Soroti Inkonsistensi RUU BPIP dan Risiko Tumpang Tindih Kebijakan Pendidikan
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti sejumlah ketentuan dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Salah satu yang ia kritisi adalah redaksi Pasal 10 yang dinilainya berpotensi menimbulkan inkonsistensi. Ia mempertanyakan alasan penyebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada ayat (2), padahal ayat (1) sebelumnya telah menyebutkan […]
Titiek Soeharto Desak Kementan Susun Anggaran Lebih Adaptif demi Produksi Pangan yang Stabil
Dinamika anggaran di Kementerian Pertanian tahun 2025 dinilai berpotensi menghambat efektivitas berbagai program strategis di lapangan. Kebijakan efisiensi hingga pemblokiran anggaran disebut bisa berdampak langsung pada output pertanian mulai dari cetak sawah, optimasi lahan, penyaluran benih, sampai penyediaan alat dan mesin pertanian. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menjelaskan bahwa tantangan teknis sektor […]
Sri Meliyana Tekankan Transisi DTSEN yang Aman dan Akurat demi Kepastian Layanan BPJS
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menegaskan pentingnya proses yang hati-hati dan terukur dalam transisi menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal tersebut ia sampaikan saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Komisi IX DPR RI di Pekanbaru, Provinsi Riau. Sri Meliyana menilai bahwa setiap perubahan kebijakan, terutama […]
Penguatan SDM Jadi Kunci, Bambang Haryo Dorong Pemerintah Percepat Pembentukan Tenaga Teknis MRO
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terampil di sektor industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat saat meninjau PT Batam Aero Technic (BAT). Ia menegaskan bahwa minimnya tenaga teknis bersertifikat menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri MRO nasional. Menurut Bambang, selain kesiapan hanggar dan fasilitas […]
Habiburokhman Pimpin Pengawasan Implementasi KUHP Baru di Lampung
Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung, untuk meninjau kesiapan Aparat Penegak Hukum (APH) menjelang pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada awal 2026. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Habiburokhman menegaskan bahwa KUHP baru merupakan tonggak penting reformasi hukum pidana […]
Martin Tumbelaka Apresiasi Polda Jabar Bongkar TPPO Internasional
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap sistem penegakan hukum nasional, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki tingkat kerawanan kejahatan yang tinggi. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Mapolda Jawa Barat, Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polda Jawa Barat mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan […]