Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola sumber daya alam termasuk penguasaan saham Freeport bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata yang sudah dijalankan.
Dalam RDP Komisi VI dengan PT Freeport Indonesia, Andre menekankan komitmen pemerintah untuk mencegah kebocoran SDA dan memastikan Indonesia berdiri di atas kekuatan sendiri.
“Sejak awal beliau sudah menegaskan, tidak boleh ada kebocoran SDA Indonesia. Kita harus berdiri di kaki sendiri,” ujarnya saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Freeport di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025)..
Andre menyebut pemerintah benar-benar menjalankan kebijakan tersebut melalui penegakan hukum dan penguatan aset strategis negara. Salah satunya, penguatan posisi Indonesia dalam kepemilikan saham Freeport menjelang evaluasi perpanjangan izin operasi 2041. Pemerintah masih menunggu hasil kajian eksplorasi dan desain engineering (DED) sebelum mengambil keputusan.
Semua proses, kata Andre, dilakukan melalui negosiasi bisnis yang transparan dan mengutamakan kepentingan nasional. Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan konsesi gratis kepada Freeport-McMoRan.
Selain Freeport, Andre juga menyoroti penertiban lahan sawit tanpa HGU dan penindakan terhadap kelompok yang membekingi tambang ilegal. Menurutnya, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Banyak korporasi besar hingga para backing tambang yang sudah ditertibkan,” tegasnya.
Andre menutup bahwa evaluasi izin Freeport masih berjalan dan DPR akan terus mengawasi agar tidak ada kebocoran SDA dan semua keputusan berpihak pada kepentingan nasional.
