Komisi II DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna meningkatkan koordinasi pemerintahan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang
Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mengapresiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menegaskan bahwa Badan Karantina Indonesia (Barantin) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam melindungi Indonesia dari ancaman masuknya
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan di lingkungan Sekolah Rakyat, termasuk melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV). Menurutnya, langkah tersebut
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, meminta pemerintah segera memperbaiki sejumlah fasilitas di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Jalan Kedungsari Raya, Rowosari, Kecamatan Tembalang,
Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto Saputro, mendorong pemerintah memperkuat sistem keselamatan di perlintasan sebidang, khususnya di kawasan Solo Raya. Menurutnya, penerapan teknologi seperti Early
Komisi V DPR RI mendorong percepatan integrasi sistem pembayaran transportasi publik di koridor Yogyakarta–Solo melalui penerapan skema single tap. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadirkan
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Kawendra Lukistian, mendorong perpanjangan masa kerja sama pemanfaatan lahan untuk budidaya kopi guna memberikan kepastian usaha bagi para
DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. Maskapai penerbangan tidak dapat
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mendorong penguatan promosi Kebun Raya Bogor agar semakin dikenal sebagai salah satu destinasi
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Dengan ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR,
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menegaskan Komisi VIII akan mengkaji secara cermat usulan pemerintah mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2027 sebesar
