Anggota Komisi VIII DPR RI, Endro Hermono, menekankan pentingnya pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mewujudkan data sosial ekonomi yang akurat dan terintegrasi. Perbaikan data dinilai penting agar program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Endro dalam dialog bersama Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba yang digelar PAC Partai Gerindra Sukorejo di RW 02, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang dipandu Ketua PAC Gerindra Sukorejo, Suhani, itu dihadiri sekitar 100 warga serta sejumlah anggota DPRD Kota Blitar.
Endro mengatakan, dialog langsung dengan masyarakat menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi sekaligus mengetahui kendala pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.
“Saya dengan Ibu Wakil Wali Kota menyapa masyarakat yang ada di RW 02 Sukorejo untuk mengetahui unek-unek warga,” ujar Endro.
Menurutnya, berbagai program pemerintah masih membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan. Karena itu, masukan serta keterlibatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kebijakan.
“Saya meyakini dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Masukan dan keikutsertaan masyarakat RW 02 Sukorejo tetap harus kita tampung,” katanya.
Endro secara khusus menyoroti pentingnya pemutakhiran data sosial ekonomi, termasuk pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Data yang akurat diperlukan agar penentuan penerima bantuan dan sasaran program pemerintah lebih tepat.
“Harapannya, melalui perbaikan data secara berkelanjutan, Indonesia memiliki satu data sosial ekonomi nasional yang bisa menjadi patokan bagi kementerian mana pun,” tegasnya.
Legislator Gerindra itu menambahkan, komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat harus terus diperkuat agar berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
“Tanpa mendengar langsung suara warga, legislatif sulit mengetahui hambatan-hambatan yang ada di lapangan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Endro menyatakan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba menyambut positif dialog tersebut. Menurutnya, pertemuan langsung dengan warga membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai data sosial ekonomi dan program prioritas pemerintah pusat.
Elim menegaskan pentingnya sosialisasi hingga tingkat lingkungan agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah.
“Sebagai kader, kita harus setia menggaungkan dan mensukseskan program-program Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Melalui dialog ini, Endro berharap komunikasi antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat terus terjalin sehingga perbaikan data serta pelaksanaan program bantuan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
