DPR RI terus mengawal penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ojek Online (Ojol) guna menghadirkan payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan yang adil bagi
Ketua Tim Kunjungan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, T.A Khalid, menegaskan bahwa pembentukan RUU Daerah Kepulauan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan pentingnya pengawasan kuat dalam implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurutnya, kewenangan besar yang diberikan kepada aparat
Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mengatakan Komisi XII akan mengevaluasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperketat aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada
Komisi V DPR RI bersama pemerintah menyetujui penambahan anggaran subsidi untuk pelayanan transportasi penyeberangan dan angkutan laut perintis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui laporan Komisi I DPR RI terkait hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar
Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Polres Way Kanan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara dugaan penimbunan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, mengatakan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat finansial internasional yang mampu menarik
Komisi VI DPR RI menyetujui pengesahan empat perjanjian strategis di bidang perdagangan melalui Peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan meningkatnya kejahatan digital lintas negara menjadi salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN
