Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi kesepakatan Pimpinan DPR RI dan Pemerintah untuk memperjuangkan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk memperoleh kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra usai menerima aspirasi Ketua Umum APTI (Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia) Anton Suroso Hartanto dan perwakilan PPPK Paruh Waktu-Non-ASN Guru di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menyatakan, kesepakatan itu merupakan bagian dari perjuangan DPR RI dalam mengawal aspirasi tenaga PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu. Ia mengapresiasi komitmen Pimpinan DPR RI bersama pemerintah dalam menyepakati langkah tersebut.
Lebih lanjut, Bahtra menyebut pembebanan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu merupakan bagian dari upaya Komisi II DPR RI untuk memberikan kepastian kesejahteraan bagi para tenaga PPPK.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.
Mengenai tindak lanjut kesepakatan tersebut, Bahtra mengatakan DPR RI dan pemerintah kini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pengaturan lebih lanjut.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra.
