Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh politik tidak hanya dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, pengusutan kasus yang diduga melibatkan oknum Polri tersebut perlu mengkaji kemungkinan penerapan pasal terkait makar dan keamanan negara.
Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden, tokoh bangsa, dan pimpinan partai politik merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam kepentingan negara. Terlebih, informasi yang diterima Komisi III menyebut lebih dari 6.000 orang diduga menjadi sasaran penyadapan.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, Komisi III tengah berkomunikasi dengan Mabes Polri untuk menjadwalkan rapat kerja khusus pada Rabu atau Kamis pekan ini. Rapat tersebut bertujuan meminta penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk motif, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya aktor politik yang mengambil keuntungan.
Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, pengusutan tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan oknum internal Polri. Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan pihak lain yang merencanakan, memfasilitasi, atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal tersebut.
“Kita tidak mau menuduh orang tertentu. Namun, penyelidik harus membongkar sampai ke arah sana. Jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kemungkinan kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya.
Habiburokhman juga membuka kemungkinan penerapan UU Tindak Pidana Korupsi apabila perangkat penyadapan milik negara diduga disalahgunakan untuk kepentingan lain. Menurutnya, seluruh aspek hukum harus dikaji agar penanganan perkara tidak terbatas pada UU ITE.
“Pasalnya jangan hanya (gunakan UU) ITE. Pasal makar perlu didorong, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan keamanan negara, dan UU Tipikor juga bisa dipertimbangkan apabila terdapat penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan lain,” jelasnya.
Ia turut menilai perlunya regulasi khusus apabila aturan yang berlaku belum memadai untuk menjerat seluruh bentuk tindak pidana tersebut. Salah satu opsi yang disebutnya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi mendesak.
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, Habiburokhman menyinggung peristiwa Bom Bali yang menjadi salah satu latar belakang penerbitan Perppu untuk merespons tindak pidana luar biasa. Ia menekankan, penanganan dugaan penyadapan harus dilakukan secara serius dengan tetap memperhatikan prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum.
Sementara itu, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penyadapan secara melawan hukum yang berkaitan dengan informasi elektronik. Adapun tata cara penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum masih memerlukan undang-undang khusus. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Hingga kini, RUU Penyadapan belum disahkan.
Komisi III DPR RI, lanjut Habiburokhman, ingin memastikan perkara tersebut diungkap secara transparan dan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum.
