Penggunaan ayat Al-Qur’an dalam promosi minuman keras dinilai telah melampaui batas promosi komersial karena menyentuh ranah penghinaan terhadap simbol dan ajaran agama. Pemerintah didorong memperketat
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan pentingnya orientasi keadilan dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Hal tersebut disampaikannya dalam rangkaian uji kelayakan
Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, mendorong pembangunan Jalan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) dilanjutkan hingga Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Perpanjangan ruas tol tersebut dinilai penting untuk memperkuat
Rencana pengembangan wakaf Masjid Istiqlal melalui instrumen saham dinilai perlu dikaji secara cermat agar dana umat tidak menghadapi risiko investasi yang berpotensi merugikan. Jika skema
Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, mengapresiasi terobosan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mengapresiasi keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta TNI Angkatan Laut
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mengecam dugaan penggunaan ayat Al-Qur’an dalam aktivitas promosi minuman beralkohol merk Newport pada sebuah festival musik. Kawendra menilai,
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, Alimudin Kolatlena, mengatakan salah satu substansi strategis yang tengah dimatangkan adalah formulasi Dana Khusus
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menilai meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke sejumlah destinasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sinyal
Lonjakan kunjungan wisatawan ke Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Anggota Komisi VII DPR
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar tidak lagi berhenti pada perdebatan konseptual mengenai Non-Conviction Based (NCB)
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (Pansus RUU Daerah Kepulauan) DPR RI, Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan dan disahkan menjadi
