Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah serta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang dinilai berhasil mengelola penyelenggaraan puncak ibadah
Peningkatan kualitas pelayanan pada ibadah haji tahun 2026 mendapat apresiasi tinggi. Layanan untuk jemaah haji reguler dinilai sangat memuaskan, bahkan disebut setara dengan fasilitas hotel
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendesak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk mempercepat eksplorasi wilayah kerja migas guna meningkatkan lifting minyak nasional. Hal
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Abdul Wachid, menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menunjukkan perbaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pelaksanaan haji yang
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden merupakan langkah yang
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan dukungannya terhadap optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai program prioritas yang dinilai
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI.
Fase puncak ibadah haji 1447 H/2026 M resmi dimulai. Seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan telah tiba di Arafah menjelang pelaksanaan wukuf, Selasa (26/5/2026). Anggota Tim
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam rangka diskusi publik bersama
Sebanyak 12 jemaah haji Indonesia dilaporkan belum mengantongi kartu nusuk menjelang keberangkatan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Temuan tersebut disampaikan Anggota Tim Pengawas (Timwas)
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan DPR RI bersama pemerintah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang telah disetujui, termasuk dukungan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) bertujuan memperkuat transformasi Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel sesuai
