Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap langkah diplomasi internasional Indonesia memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP ingin mendorong agar hasil kerja sama internasional tidak hanya dirasakan di tingkat pusat, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi hingga kabupaten/kota.
Komitmen tersebut menjadi fokus kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026), dalam rangka memperkuat sinergi antara potensi daerah dengan jejaring perdagangan dan investasi global.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menjelaskan bahwa diplomasi parlemen merupakan instrumen strategis yang melengkapi hubungan antarpemerintah (*government-to-government*). Menurutnya, BKSAP berperan sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi daerah dengan agenda diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
“Kami membawa aspirasi daerah agar menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia, sekaligus memanfaatkan potensi daerah dalam berbagai forum internasional,” ujar Husein.
Dalam kesempatan tersebut, BKSAP juga menyosialisasikan manfaat proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Husein menilai keanggotaan Indonesia di OECD akan memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah melalui penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif berbasis karakteristik wilayah (*place-based approach*).
Menurutnya, OECD dapat mendukung daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pemanfaatan data, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Husein menjelaskan, sejumlah pilar kebijakan OECD yang dapat dimanfaatkan daerah meliputi analisis data kewilayahan, penguatan kapasitas fiskal, serta peningkatan ketahanan ekonomi. Dengan dukungan tersebut, potensi daerah diharapkan semakin mampu memenuhi standar pasar internasional dan terhubung dengan jaringan investasi serta inovasi global.
Legislator Gerindra itu menegaskan, keberhasilan diplomasi tidak hanya ditentukan oleh hasil perundingan di forum internasional, tetapi juga oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan kalangan akademisi.
“Semakin kuat daerah berkembang, semakin besar pula kontribusinya terhadap Indonesia. Ketika potensi daerah semakin dikenal dunia, sesungguhnya yang semakin diperhitungkan adalah Indonesia,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi ini, BKSAP berharap pemerintah daerah semakin proaktif memanfaatkan peluang yang lahir dari diplomasi parlemen internasional guna memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
