Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan berbagai agenda diplomasi internasional Indonesia dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu menjadi fokus kunjungan BKSAP Day di Denpasar, Bali, Senin (15/6/2026).
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Husein Fadlulloh, mengatakan, berbagai isu yang dibahas Indonesia di forum internasional saat ini akan berdampak langsung pada daerah, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, hingga tata kelola pemerintahan.
“Kami memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah terkait berbagai agenda yang sedang diperjuangkan Indonesia di tingkat internasional. Salah satunya proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD yang nantinya akan mempengaruhi tata kelola pemerintah kota dan kabupaten,” ujar Husein.
Menurutnya, target Indonesia menjadi anggota OECD pada 2027 akan membawa berbagai standar baru dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, investasi, perdagangan, dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami serta mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut.
Legislator Gerindra itu menegaskan, keterlibatan daerah menjadi penting karena berbagai kebijakan yang dibahas dalam forum internasional pada akhirnya akan diterjemahkan ke dalam program dan regulasi di tingkat lokal.
Selain itu, ia menyoroti peran strategis Bali sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Dengan reputasinya sebagai destinasi wisata internasional, Bali dinilai memiliki posisi penting dalam memperkuat diplomasi pariwisata dan budaya Indonesia.
“Bali sudah dikenal dunia sejak lama. Karena itu kami berharap Bali terus berinovasi sekaligus menjaga kelestarian alam sebagai salah satu garda depan Indonesia dalam diplomasi pariwisata,” katanya.
Husein menambahkan, BKSAP akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar berbagai perkembangan isu global, seperti kecerdasan buatan (AI), ekonomi digital, perdagangan, investasi, dan lingkungan hidup dapat dipahami serta diantisipasi dengan baik oleh daerah.
“Berbagai kebijakan yang dibahas di forum internasional nantinya akan berdampak langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu penting bagi daerah untuk memahami perkembangan isu-isu global,” pungkasnya.
