Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai program pemagangan nasional berjalan cukup baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Meski demikian, ia menekankan perlunya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaannya lebih optimal.
Penilaian tersebut disampaikan usai kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Badung dalam rangka pengawasan program pemagangan nasional, Kamis (16/4/2026).
“Secara umum, program pemagangan nasional ini mendapat apresiasi dan berjalan cukup baik,” ujarnya.
Namun, ia mengungkapkan masih terdapat masukan dari pemerintah daerah terkait belum optimalnya keterlibatan daerah dalam program tersebut.
“Koordinasi belum berjalan maksimal, sehingga pemerintah daerah belum sepenuhnya mengetahui jumlah masyarakat yang terlibat maupun perusahaan yang membuka peluang pemagangan,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini perlu ditindaklanjuti melalui formulasi kebijakan yang lebih terintegrasi antara kementerian terkait, khususnya dalam menyelaraskan kebutuhan industri dengan lulusan perguruan tinggi.
“Perlu ada sinkronisasi lebih lanjut antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri di masing-masing daerah,” tegasnya.
Selain itu, Srikandi Gerindra ini memastikan bahwa peserta pemagangan telah mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Seluruh peserta magang telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama untuk perlindungan dasar seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa program pemagangan membuka peluang bagi peserta untuk direkrut menjadi karyawan di perusahaan tempat mereka magang. Ke depan, ia berharap program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga mampu mendorong penyerapan tenaga kerja secara lebih luas.
