Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).
Dalam keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” demikian keterangan tertulis Seskab.
Selain hilirisasi, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan badan usaha milik negara (BUMN).
Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Proses konsolidasi BUMN akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan struktur perusahaan negara sekaligus meningkatkan efisiensi.
Melalui restrukturisasi tersebut, efisiensi anggaran diproyeksikan dapat mencapai hingga Rp100 triliun.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Restrukturisasi diarahkan untuk membangun struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, dan profesional, sekaligus mampu memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” pungkas Teddy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
