Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, meminta kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan likuiditas dan suku bunga benar-benar mengalir ke sektor riil. Menurutnya, kebijakan moneter tidak cukup hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Kamrussamad dalam Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujar Kamrussamad.
Legislator Gerindra itu menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter BI, serta kebijakan makroprudensial dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi tersebut semakin penting seiring target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada 2027.
Menurut Kamrussamad, target tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar dan harus diikuti dengan perputaran dana ke sektor produktif. Karena itu, Gubernur BI terpilih nantinya perlu memastikan likuiditas yang disalurkan ke sektor keuangan benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian sektor riil.
Salah satu instrumen yang disorot ialah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Ia meminta pemberian insentif kepada perbankan disertai evaluasi untuk memastikan kredit yang tersedia benar-benar mengalir ke sektor produktif.
“Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana,” katanya.
Selain KLM, Kamrussamad mendorong BI mengoptimalkan instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai insentif agar dana perbankan lebih banyak bergerak ke sektor riil melalui pembiayaan proyek dan kegiatan usaha. Pengelolaan likuiditas, menurutnya, juga perlu memperhatikan potensi dana perbankan terserap pada instrumen tertentu yang dapat mengurangi ruang pembiayaan sektor produktif.
Ia juga menyoroti transmisi suku bunga kebijakan BI atau BI-Rate. Menurutnya, penurunan BI-Rate perlu diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan secara lebih cepat sehingga manfaat kebijakan moneter dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat.
“Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi,” ucapnya.
Kamrussamad menekankan kebijakan moneter perlu memberikan ruang bagi ekspansi sektor produktif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Berdasarkan perhitungannya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diharapkan mampu menciptakan hingga sekitar 950.000 lapangan kerja baru.
Karena itu, ia berharap kepemimpinan baru BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan.
“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” tandas Kamrussamad.
