Rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (23/07/2026), diwarnai pembacaan Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia yang memuat sejumlah rekomendasi strategis bagi arah pembangunan nasional. Dokumen tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan ulama terhadap kebijakan pemerintah.
Kesepakatan dibacakan oleh K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para ulama, tokoh agama, dan ribuan kader PKB yang menghadiri peringatan Harlah bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”.
Dalam pembukaannya, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia menyatakan telah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, mereka menyampaikan tiga rekomendasi utama.
“Kami, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia… menyampaikan rekomendasi sebagai berikut,” ujar K.H. Muhidin Almanafi.
Rekomendasi tersebut meliputi dukungan terhadap langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, Ijtima Ulama menekankan pentingnya memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meneguhkan komitmen ulama untuk terus memperkuat umat, bangsa, dan negara.
“Kami meyakini, semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata K.H. Muhidin Almanafi.
Usai pembacaan, dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan tersebut menjadi simbol sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menjaga persatuan nasional serta mengawal pembangunan agar tetap berlandaskan konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat.
