Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika, menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat peremajaan armada dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kardaya usai meninjau kondisi dan kelaikan KM Kelimutu bersama PT PELNI dalam rangka pengawasan efektivitas pelaksanaan PMN Tahun 2025 di Terminal Penumpang Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).
“Awalnya PELNI mengajukan PMN untuk mengganti kapal-kapal yang sudah tua dan tidak lagi layak. Pada prinsipnya usulan itu telah disetujui. Apalagi Presiden Prabowo menempatkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama,” ujar Kardaya.
Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, Komisi XI DPR RI ingin memastikan perubahan pengelolaan investasi pemerintah dari Kementerian Keuangan ke Danantara tidak menghambat proses peningkatan layanan kepada masyarakat.
“Kami ingin melihat progres pemanfaatan PMN yang sudah diberikan. Jangan sampai perubahan kewenangan ini justru menunda pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kardaya menekankan bahwa PMN harus digunakan untuk memperkuat fungsi pelayanan publik yang dijalankan PELNI sebagai operator transportasi laut dengan skema Public Service Obligation (PSO).
“Kami meminta PMN dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pelayanan masyarakat. Karena ini PSO, ukurannya bukan semata keuntungan perusahaan, melainkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada rakyat,” jelasnya.
Ia menegaskan Komisi XI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar dukungan modal dari negara benar-benar diikuti dengan peningkatan kinerja dan pelayanan.
“Jangan sampai negara sudah memberikan dukungan dan permodalan, tetapi perusahaan tidak serius menjalankan fungsinya. Karena itu kami turun langsung, meninjau kapal dan berdialog dengan para penumpang,” katanya.
Terkait armada yang telah berusia tua, Kardaya menilai pemeliharaan memang penting untuk menjaga kelayakan operasional kapal. Namun, program peremajaan tetap harus menjadi prioritas demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.
“Jangan sampai kapal yang sudah tua dan tidak laik masih terus digunakan. Sebagian besar pengguna PELNI adalah masyarakat menengah ke bawah yang berhak mendapatkan layanan transportasi yang aman dan nyaman,” ucapnya.
Menurut Kardaya, keberhasilan PMN kepada PELNI harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan negara, bukan hanya dari sisi keuntungan perusahaan.
“PMN harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan negara. Dengan dukungan negara, PELNI harus mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil dialog dengan para penumpang, Kardaya menilai pelayanan PELNI saat ini sudah cukup baik. Meski demikian, ia berharap kualitas layanan terus ditingkatkan seiring dengan program peremajaan armada yang tengah berjalan.
“Secara umum pelayanan PELNI sudah cukup baik, tetapi ke depan harus lebih baik lagi agar mampu memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah memberikan PMN kepada PELNI sebesar Rp1,5 triliun melalui PP Nomor 53 Tahun 2024 dan Rp2,5 triliun melalui PP Nomor 53 Tahun 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan tiga kapal penumpang baru guna menggantikan armada yang telah menua, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan pelayaran, dan konektivitas antarwilayah di Indonesia.
