Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. DPR menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena bersumber dari dana publik.
Anggota Banggar DPR RI, Kamrussamad, menekankan bahwa pagu indikatif yang telah disetujui ditujukan untuk mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai kementerian dan lembaga agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai prosedur.
“Kita berharap penggunaan APBN sesuai dengan target dan nomenklatur yang telah ditetapkan. Karena itu DPR selalu meminta setiap kementerian dan lembaga menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap program yang dijalankan,” ujar Kamrussamad usai mengikuti Rapat Kerja Banggar DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa pengelolaan APBN harus dilakukan secara bertanggung jawab karena dana yang digunakan berasal dari pajak masyarakat.
“APBN adalah dana yang dipungut dari masyarakat dan harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan yang nyata. Karena itu, penggunaannya harus diawasi dan dikawal mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi,” tegasnya.
Menurut Kamrussamad, keberadaan KPI dan IKU yang terukur menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah dapat dievaluasi secara objektif serta menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyambut baik penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR. Ia menegaskan bahwa kementeriannya akan aktif melakukan pemantauan dan evaluasi langsung di lapangan guna memastikan program berjalan sesuai target.
“Kami justru lebih banyak melakukan perjalanan ke lapangan untuk memastikan secara langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi,” ujar AHY.
Ia juga memastikan anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengawasan yang kuat dari DPR dan komitmen pelaksanaan dari pemerintah, diharapkan anggaran negara dapat dikelola secara lebih akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
