Persiapan layanan konsumsi kembali menjadi perhatian utama Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menjelang puncak ibadah haji 2026. Pengalaman keterlambatan distribusi makanan pada musim haji sebelumnya membuat DPR memberi perhatian khusus terhadap layanan jemaah di Arafah dan Mina.
Anggota Timwas Haji DPR RI 2026, Abdul Wachid, mengatakan pengawasan terhadap konsumsi jemaah akan dilakukan secara ketat agar persoalan tahun lalu tidak kembali terulang. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi bersama Kepala Daker Madinah di Kantor Daker Madinah, Makkah, Senin (18/5/2026).
Abdul Wachid menegaskan distribusi makanan menjadi salah satu titik rawan dalam pelaksanaan puncak haji, terutama pada fase Armuzna.
“Terutama untuk makan, makanan yang menjadi masalah di tahun lalu, H-2 haji dan H+1. Ini kami akan cek benar, jangan sampai terjadi seperti tahun lalu sampai timbul kelaparan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan evaluasi penyelenggaraan haji tidak hanya berfokus pada transportasi dan akomodasi, tetapi juga aspek dasar yang sangat menentukan kondisi fisik jemaah. Keterlambatan distribusi konsumsi di tengah suhu ekstrem Arab Saudi berpotensi memicu kelelahan hingga gangguan kesehatan bagi jemaah.
Karena itu, Timwas Haji DPR RI berencana kembali ke Makkah untuk memastikan kesiapan layanan di kawasan Armuzna, terutama terkait pola distribusi makanan kepada ratusan ribu jemaah Indonesia.
Selain konsumsi, Timwas Haji DPR RI juga menilai koordinasi antarpetugas menjadi faktor penting dalam mencegah penumpukan dan keterlambatan layanan. Pengawasan lapangan akan difokuskan pada kesiapan dapur katering, distribusi logistik, hingga ketepatan jadwal pengiriman makanan kepada jemaah.
Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan haji 2026 tidak kembali dibayangi persoalan klasik yang berulang setiap musim haji, khususnya saat jutaan jemaah berkumpul di titik-titik puncak ibadah.
