Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai proyek strategis nasional guna melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Rapat tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Senin (20/4/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dalam keterangannya menyampaikan bahwa proyek giant sea wall memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60 persen kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak. Karena itu, Kementerian Dikti Saintek didorong berpartisipasi aktif melalui kontribusi riset dan inovasi dari perguruan tinggi.
“Banyak hasil penelitian di kampus yang sudah diuji coba, salah satunya di Demak dan Semarang. Kami diminta berpartisipasi aktif, termasuk melibatkan dosen dan peneliti agar pengembangan giant sea wall bisa lebih cepat dan efisien,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Brian menyatakan pihaknya akan segera mengundang para guru besar dan pakar di bidang terkait, termasuk pengembangan daratan dan reklamasi. Para akademisi tersebut tidak hanya memberikan kajian teknis, tetapi juga akan terlibat langsung dalam tim pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
“Bahkan lebih dari itu, mereka akan langsung dilibatkan dalam tim yang dipimpin Kepala Otorita,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa proyek tersebut masih berada pada tahap perencanaan. Pemerintah saat ini tengah mendalami berbagai aspek, khususnya terkait konstruksi dan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam negeri.
“Perhitungan waktunya masih terus dimatangkan karena berkaitan dengan sumber daya yang tersedia. Kami juga mengoptimalkan aspek lingkungan, termasuk pemanfaatan limbah (waste) yang relevan,” jelasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa percepatan pembangunan giant sea wall tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga kualitas perencanaan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci agar proyek ini kokoh secara teknis, tepat secara ekonomi, serta berkelanjutan bagi lingkungan.
