Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali aset strategis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan bahwa upaya penyelamatan keuangan negara telah dilakukan secara konsisten dalam kurun satu setengah tahun terakhir. Ia menyebut capaian tersebut sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap potensi kerugian negara dapat dikembalikan dan dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat.
“Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menjelaskan, besarnya dana yang berhasil diselamatkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara lebih merata. Ia menilai capaian tersebut bahkan berpotensi melampaui realisasi pembangunan sebelumnya yang masih terbatas.
“Tahun lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Dengan dana ini, kita bisa melipatgandakannya, padahal masih banyak sekolah yang bertahun-tahun belum tersentuh perbaikan,” tuturnya.
Selain sektor pendidikan, Presiden juga menyoroti dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemanfaatan dana tersebut dapat memperluas program perumahan rakyat secara signifikan.
“Bisa kita bayangkan, jika digunakan untuk renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lebih dari 500.000 rumah dapat diperbaiki. Artinya, sekitar 2 juta rakyat bisa merasakan manfaatnya,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa penyelamatan juga mencakup penguasaan kembali aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai yang sangat besar. Ia menilai capaian tersebut memiliki potensi strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional.
“Satgas ini berhasil menguasai kembali aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai sekitar Rp370 triliun. Sementara total APBN kita sekitar Rp3.700 triliun. Artinya, dalam 1,5 tahun, Satgas PKH telah menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” jelasnya.
Menurut Presiden, nilai aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik di seluruh Indonesia.
“Dengan Rp370 triliun, kita bisa memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia, memodernisasinya dengan digitalisasi, memperbaiki fasilitas dasar seperti MCK, hingga membangun ribuan jembatan di desa-desa. Kita bisa membayangkan perubahan besar bagi kehidupan rakyat dari hasil penyelamatan ini,” tegasnya.
Presiden Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah hak rakyat yang harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Pemerintah berkomitmen memastikan kekayaan negara tidak lagi bocor, melainkan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.