Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara. Ia menyebut subsidi energi melalui BUMN mencapai hampir Rp120 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk konsumsi BBM seperti solar dan pertalite.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi melalui kebijakan jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi.
“Subsidi BUMN hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik,” ujar Bambang dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (22/2/2026).
Legislator Gerindra itu menilai perkembangan infrastruktur kendaraan listrik menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah SPKLU di berbagai daerah. Kehadiran SPKLU mobile juga dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.
Bambang menegaskan percepatan pembangunan SPKLU perlu melibatkan swasta dan tidak hanya bergantung pada PLN. Ia bahkan mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya diwajibkan menyediakan SPKLU untuk mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
“Kalau perlu, seluruh mal wajib ada SPKLU. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
Dari sisi biaya operasional, ia menyebut kendaraan listrik jauh lebih efisien. Berdasarkan diskusinya dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik sekitar Rp1.600 per kilometer, lebih murah dibandingkan BBM. Selain itu, harga kendaraan listrik juga semakin terjangkau, dari sebelumnya di atas Rp1 miliar kini tersedia model di kisaran Rp400 juta hingga Rp200 jutaan.
Menurutnya, ketika harga semakin kompetitif dan infrastruktur tersedia, masyarakat akan beralih. Dampaknya, konsumsi BBM bersubsidi dapat ditekan dan beban APBN berkurang.
Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk skema pajak dan dukungan fiskal lainnya.
“Yang terpenting, negara tidak terus-menerus membebani APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.
