Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi dan pengawasan langsung terhadap implementasi program elektrifikasi nasional bersama General Manager PLN UID Jawa Barat.
Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi terbesar dan tingkat konsumsi energi tertinggi di Indonesia menjadi perhatian utama, terutama di tengah pertumbuhan industri yang pesat. Karena itu, kesiapan sektor kelistrikan dinilai sangat krusial.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi XII di Bandung, Rokhmat memastikan pasokan listrik di Jawa Barat sangat memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan investasi baru.
“Kami menjaga agar investasi di Jawa Barat berjalan baik, sehingga kelistrikan harus beroperasi optimal. Kapasitas listrik di Jawa Barat mencapai 16.000 Megawatt (MW), sementara yang terpakai sekitar 8.900 MW. Artinya, cadangan listrik masih sangat besar dan aman untuk menopang investasi hingga 2029–2030,” jelasnya, Jumat (20/02/2026).
Selain ketahanan pasokan, ia juga menyoroti capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Barat yang telah mencapai sekitar 34 persen. Capaian tersebut dinilai sejalan dengan visi kedaulatan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni menghadirkan energi yang berkeadilan dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Legislator Gerindra itu menambahkan, pemerintah terus mendorong pemerataan akses listrik, termasuk melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis bagi ribuan rumah tangga kurang mampu di daerah pemilihannya, meliputi Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
“Sesuai arahan Presiden, seluruh masyarakat harus bisa menikmati akses listrik. Kami mengapresiasi respons cepat PLN Jawa Barat dalam merealisasikan program BPBL sehingga berjalan dengan baik,” pungkasnya.
