Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mengusulkan penguatan regulasi agar PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menjadi offtaker wajib bagi seluruh produksi emas nasional, termasuk dari tambang rakyat. Usulan ini disampaikan di tengah maraknya peredaran emas ilegal di sejumlah daerah yang berpotensi merugikan negara.
“Kita sudah lama mendengar emas ilegal mengalir ke berbagai daerah. Ini harus ditertibkan. Negara tidak boleh terus dirugikan,” ujar Bambang dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama Antam di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, salah satu solusi adalah mewajibkan seluruh produksi emas baik dari tambang rakyat maupun pemegang izin usaha pertambangan untuk dijual kepada Antam sebagai offtaker nasional. Kebijakan ini dinilai penting agar produksi emas terserap optimal oleh BUMN dan tidak masuk ke pasar gelap.
Legislator Gerindra itu menambahkan, ketentuan tersebut dapat diintegrasikan dalam mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan.
“Kalau perlu, setiap penerbitan RKAB mensyaratkan offtaker wajib Antam. Jangan sampai negara seperti mengemis kepada pemegang wilayah tambang agar mau menjual ke BUMN,” tegasnya.
Selain isu legalitas, Bambang juga menyoroti tren penurunan produksi emas Antam. Ia menyebut produksi yang menurun membuat perusahaan harus membeli emas dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan, kondisi yang dinilai ironis bagi negara kaya sumber daya mineral seperti Indonesia.
Komisi XII DPR RI, lanjutnya, mendorong agar blok-blok emas yang belum termanfaatkan atau berada dalam penguasaan negara dapat diprioritaskan untuk dikelola BUMN, sesuai amanat perubahan Undang-Undang Minerba.
“UU Minerba sudah memberi skema prioritas bagi BUMN. Kita minta blok-blok emas yang terbengkalai dapat diberikan ke Antam agar produksi nasional meningkat,” ucapnya.
Ia menegaskan, penertiban emas ilegal harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola dan kepastian regulasi, sehingga produksi emas nasional meningkat dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi penerimaan negara serta memperkuat cadangan emas dalam negeri.
