Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti kondisi over kapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, yang dinilai membahayakan keselamatan nelayan sekaligus mengganggu operasional pelabuhan. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, Selasa (3/2/2026).
Ia mengungkapkan, pelabuhan yang idealnya hanya menampung sekitar 500 kapal, kini dipadati lebih dari 1.500 kapal. Akibatnya, kapal yang baru kembali dari melaut harus menunggu hingga delapan jam untuk menurunkan hasil tangkapan.
“Ini tidak efisien dan sangat berbahaya. Kapal terlalu rapat. Kalau sampai terjadi kebakaran, resikonya besar,” ujar Titiek Soeharto sapaannya saat di lokasi.
Menurutnya, penumpukan kapal diperparah oleh keberadaan kapal rusak dan mangkrak yang masih dibiarkan berada di area pelabuhan, termasuk kapal bekas terbakar. Ia menegaskan kapal-kapal tidak layak operasi harus segera dikeluarkan karena menghambat aktivitas bongkar muat dan merugikan nelayan.
Komisi IV juga menerima keluhan terkait lambatnya proses perizinan berlayar yang membuat kapal tertahan terlalu lama di pelabuhan.
“Perizinan harus dipercepat. Jika izin sudah keluar, kapal bisa segera kembali melaut,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai persoalan di Pelabuhan Muara Angke. Ia juga menilai manajemen pengelolaan pelabuhan perlu segera dibenahi, terutama terkait penataan kapal rusak.
Terkait perizinan, Trenggono memastikan proses penerbitan izin akan dipercepat. “Jika persyaratan lengkap, maksimal satu minggu harus selesai,” ujarnya.
Ke depan, KKP akan membahas rencana revitalisasi Pelabuhan Muara Angke bersama Pemprov DKI Jakarta, mengingat tingginya produktivitas pelabuhan dan banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas perikanan di kawasan tersebut.
