Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah di Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai telah mencemari lingkungan serta mengancam keberlanjutan pariwisata nasional. Presiden menegaskan, masalah sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi melalui kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.
“Penyelesaian masalah sampah memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Presiden secara khusus menyoroti kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Ia mengungkapkan menerima langsung keluhan dari sejumlah tokoh luar negeri terkait memburuknya kebersihan di Pulau Dewata.
“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini harus kita atasi bersama,” ujar Presiden.
Presiden menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, potensi tersebut akan hilang apabila lingkungan, terutama destinasi unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan dipenuhi sampah.
“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real. Bali Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang kalau lihat sampah seperti ini?” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan. Presiden juga mendorong pelibatan sekolah-sekolah, masyarakat, dan seluruh elemen daerah dalam kegiatan kerja bakti secara rutin dan berkelanjutan.
Presiden menegaskan, apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat, pemerintah pusat siap mengambil alih penanganan persoalan sampah demi kepentingan rakyat. Bahkan, Presiden menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintahkan Dandim, Danrem, saya perintahkan kau gerakkan anak buahmu korve. Setiap hari atau setiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakkan korve. Nanti itu bisa menyelamatkan,” tegas Presiden.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah. Menurut Kepala Negara, sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan publik dan berpotensi menimbulkan bencana lingkungan.
Pesan Presiden Prabowo tersebut menjadi peringatan keras sekaligus panggilan aksi bahwa masa depan pariwisata Indonesia sangat bergantung pada kelestarian lingkungan, serta kehadiran kepemimpinan yang tegas, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
