Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang di Dusun Sukajadi, Jumat (5/12/2025), untuk meninjau program modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin.
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang S. Thohari, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi teknologi yang telah terbukti efektif di lapangan. Menurutnya, program budi daya nila salin menunjukkan kemajuan signifikan karena teknologi yang sebelumnya hanya berupa konsep kini berhasil diaplikasikan secara nyata.
“Yang menjadi catatan penting, kami gembira sekali karena Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengaplikasikan semua teori-teori yang biasanya hanya di atas kertas. Sekarang sudah dibuktikan dengan keberhasilannya,” ujar Endang.
Ia menyoroti terobosan dalam pengelolaan kualitas air, yang memungkinkan perpindahan dari air payau menuju air dengan tingkat salinitas mendekati air laut secara terkontrol.
“Inovasi teknologi ini sangat penting sehingga masyarakat bisa memahami dan mensyukuri bahwa inovasi tersebut bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Program budi daya nila salin menjadi salah satu prioritas KKP karena potensi produktivitasnya yang besar. Berdasarkan data KKP, nila salin mampu mencapai tingkat kelangsungan hidup (SR) di atas 80 persen dan pertumbuhan lebih cepat dibanding nila air tawar. Produktivitas tambak nila salin nasional juga terus meningkat, dengan kapasitas lebih dari 12 ton per hektare per siklus pada skema intensif.
Karawang dikenal sebagai salah satu daerah dengan nilai ekonomi tinggi di sektor perikanan budidaya. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang tahun 2025 termasuk yang tertinggi di Indonesia, yang menurut Endang menjadi indikator kuatnya geliat ekonomi daerah.
“Saya sangat bangga sekali karena UMR di sini lebih tinggi dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.
Menanggapi rencana tindak lanjut, Endang menyampaikan harapannya agar sektor perikanan dapat terhubung dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kedepannya kita berharap bisa bekerja sama dengan MBG, karena program ini membutuhkan makanan berkualitas tinggi untuk anti-stunting dan ibu hamil. Pasokan ikan yang berkualitas sangat relevan,” tegasnya.
Ikan, khususnya nila, merupakan sumber protein hewani yang kaya zat besi, asam lemak esensial, dan mikronutrien penting, sehingga sangat mendukung program pencegahan stunting.
Selain sektor produksi, Endang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi lokal melalui Koperasi Merah Putih.
“Koperasi sangat diperlukan untuk menggalang dana lokal melalui tabungan anggota. Ini bisa menggerakkan ekonomi setempat sehingga tidak ada capital outflow dari desa ke kota atau dari kota ke luar negeri,” jelasnya.
Menurutnya, koperasi tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan pangan lokal secara berkelanjutan. Endang menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI menjadikan penguatan kelembagaan pangan sebagai prioritas melalui revisi Undang-Undang Pangan.
“Makanya kita revisi Undang-Undang Pangan dengan mencantumkan kelembagaan yang ada sesuai kearifan lokal. Potensi di Karawang di sektor perikanan juga dikembangkan,” tutupnya.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha budidaya untuk mendorong kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan.
