Ketua Harian Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI, M. Husni, menyoroti pola pendistribusian bantuan logistik melalui jalur udara yang dinilai belum layak dan berpotensi merusak bantuan yang diterima masyarakat terdampak bencana. Ia meminta agar metode penyaluran tersebut segera dievaluasi supaya bantuan benar-benar sampai dalam kondisi aman dan bermartabat.
“Memang ada daerah-daerah yang sangat terisolasi, seperti di Aceh Tengah dan sebagian wilayah Aceh Tamiang, sehingga bantuan terpaksa disalurkan melalui jalur udara. Namun, yang kami temukan di lapangan, sebagian bantuan dijatuhkan begitu saja sehingga rusak. Ada sembako yang pecah, jatuh ke lumpur hingga kedalaman dua meter, bahkan masuk ke pekarangan warga,” ujar Husni di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Husni menegaskan, distribusi bantuan melalui udara seharusnya dilakukan dengan pola yang lebih terukur agar kerusakan logistik dapat diminimalkan. Menurutnya, mekanisme penjatuhan bantuan perlu diperbaiki, mulai dari penggunaan wadah khusus hingga teknis pelepasan bantuan di titik yang telah dipastikan aman.
“Kalau memang harus lewat udara, mestinya ada cara-cara yang lebih layak. Misalnya menggunakan keranjang khusus atau melepas bantuan ketika jarak sudah cukup dekat dengan permukaan, sehingga tingkat kerusakannya bisa ditekan,” tegasnya.
Selain menyoroti metode pendistribusian, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara I itu juga menanggapi keluhan masyarakat terkait anggapan lambatnya penyaluran bantuan sosial di sejumlah wilayah terdampak. Ia menilai persoalan tersebut bukan semata-mata soal keterlambatan, melainkan dampak dari besarnya skala bencana yang terjadi hampir bersamaan di berbagai daerah.
“Saya melihat ini bukan soal terlambat, tapi karena skalanya memang sangat besar. Sebelum banjir bandang dan cuaca ekstrem di Sumatera Utara, Padang, dan Aceh, sebelumnya juga terjadi letusan Gunung Semeru di Pulau Jawa, lalu banjir bandang di Jawa Tengah,” jelas Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.
Ia menegaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Basarnas, dan Kementerian Kesehatan, telah bekerja maksimal di lapangan meski dalam kondisi yang sangat terbatas.
“Mereka bekerja hampir 24 jam di daerah bencana, dengan keterbatasan listrik, air bersih, hingga alat komunikasi. Mereka adalah tenaga profesional. Apakah bisa sempurna? Tentu tidak. Tapi kalau dinilai secara objektif, kinerjanya sudah cukup baik,” katanya.
Husni menambahkan, sejumlah daerah saat ini masih berada dalam status tanggap darurat, seperti Sumatera Utara hingga 10 Desember dan Aceh yang diperkirakan berlangsung lebih lama. Ia berharap setelah fase tanggap darurat berakhir, pemerintah segera beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Setelah masa tanggap darurat selesai, pemerintah akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Banyak rumah warga, rumah ibadah, serta fasilitas umum yang rusak dan harus segera ditangani,” ucap Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Sebagai Ketua Harian Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI, Husni menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar penanganan pascabencana berjalan optimal. Ia berharap evaluasi distribusi bantuan dan perbaikan pola penyaluran menjadi perhatian serius, sehingga masyarakat terdampak tidak kembali dirugikan oleh mekanisme bantuan yang tidak tepat.
