Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, mengapresiasi kenaikan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).
Novita menilai peningkatan kuota BSPS menunjukkan keseriusan Kemen PKP mendukung visi Presiden dalam membangun tiga juta unit rumah dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang masih mencapai 26,9 juta unit secara nasional.
“Pak Menteri sebagai perpanjangan tangan Presiden menjalankan visi pemerintah dalam merealisasikan target tiga juta rumah,” ujar Novita.
Menurutnya, peningkatan kuota BSPS tahun ini merupakan yang tertinggi selama tiga periode Novita duduk di Komisi V. Ia menekankan semangat pemerataan dan pengentasan masalah perumahan semakin terasa di era Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Maruarar Sirait.
“Metode pemerataan ini baru dilakukan di era Presiden Prabowo dan Menteri Ara Sirait, dengan semangat memperluas penanganan secara merata,” kata Wakil Ketua BURT DPR RI tersebut.
Novita berharap kuota 400 ribu unit dapat terdistribusi merata di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa DPR mewakili seluruh rakyat, sehingga daerah tanpa perwakilan di Komisi V tetap berhak mendapatkan bantuan.
Masih banyak wilayah yang belum tersentuh BSPS. Dari total 518 kabupaten/kota, 224 daerah belum menerima bantuan, dan 22 kabupaten/kota bahkan tidak pernah mendapatkan BSPS selama lima tahun terakhir.
“Pemerataan adalah kunci agar pengentasan rumah tidak layak huni tercapai di semua wilayah,” tegas Novita.
Selain itu, Novita meminta Kemen PKP memberi perhatian khusus pada daerah terdampak bencana, seperti Cilacap, Banjarnegara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan wilayah lain.
“Bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi rumah masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Papan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi,” katanya.
Novita juga menekankan pentingnya pemutakhiran data jumlah rumah tidak layak huni di setiap kabupaten/kota agar target pengentasan dapat dilakukan secara terukur dan akurat. Ia menambahkan, persyaratan pengajuan program BSPS perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses masyarakat.
Selain itu, legislator Gerindra ini mendorong kolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menambah jumlah bantuan di atas 400 ribu unit.
“Pelibatan CSR dari perusahaan besar diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah bantuan,” tutup Novita.
