Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan kesiapan Komisi V untuk menjadi pemberi rekomendasi (rekomender) dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini disampaikan Danang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025), yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, perwakilan Wali Kota Tarakan, serta mitra kerja Komisi V dari berbagai kementerian dan lembaga. Dalam kesempatan itu, Danang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar arah pembangunan di Kaltara benar-benar terintegrasi dan berpihak pada masyarakat perbatasan.
“Kalau kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah berjalan dengan baik, maka apa yang diharapkan Kaltara bisa terwujud. Komisi V siap menjadi rekomender untuk program-program pembangunan di wilayah ini,” tegas Danang.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi V yang langsung berkoordinasi dengan pejabat terkait saat menerima usulan dari lapangan.
“Tadi Pimpinan Komisi V langsung menghubungi Ibu Dirjen ketika ada kebutuhan dari Kementerian PUPR. Ini bukti nyata sinergi antara DPR dan mitra kerja. Kami akan menjadikan hasil kunjungan ini sebagai dasar rekomendasi bagi seluruh program pembangunan di Kalimantan Utara,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Danang menilai posisi strategis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan provinsi ini penting sebagai “Serambi Indonesia” di bagian utara. Karena itu, pembangunan di wilayah ini harus diarahkan agar mampu mencerminkan wajah Indonesia yang maju dan berdaya saing.
“Kaltara adalah wajah Indonesia di bagian utara. Kita harus sepakat menjadikannya bukan hanya daerah 3T—terdepan, terluar, tertinggal—tetapi juga daerah yang terindah, tercantik, dan termanis. Kaltara harus menjadi Serambi Indonesia yang tidak kalah dengan negara tetangga,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh mitra kerja, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDTT, hingga lembaga seperti BMKG, Basarnas, dan PT Pelindo, untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Silakan berkoordinasi dan bersinergi di level ini agar setiap usulan benar-benar menjadi prioritas pembangunan Kaltara. Hasil dari sinergi ini akan membawa manfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kalimantan Utara,” tutup Danang.
