Tingginya angka stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI. Para anggota dewan menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kolaborasi lintas sektor sebagai solusi jangka panjang atas masalah gizi kronis ini.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, menekankan perlunya penelusuran akar penyebab stunting secara lebih mendalam.
“Harus dicari akar masalahnya. Apakah kekurangan gizi terjadi sejak dalam kandungan, setelah lahir, atau karena anak tidak mendapatkan ASI eksklusif akibat orang tuanya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ujar Nuroji saat kunjungan kerja di Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/5/2025).
Ia menilai program MBG memiliki peran besar dalam menekan angka stunting, namun pelaksanaannya harus didukung penuh oleh pemerintah daerah.
“Pemda tidak boleh lepas tangan. Saya menyarankan setiap daerah wajib membangun dapur gizi atau Satuan Penyelenggara Pemberian Gizi (SPPG),” tegas Nuroji.
Menurutnya, keberadaan dapur gizi juga penting untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan, menghindari kasus keracunan atau bahan makanan yang tidak layak konsumsi.
Saat ini, dari target 400 SPPG di NTB, baru 54 yang beroperasi. Program ini ditujukan bagi anak-anak usia SD, TK, PAUD, SMP, dan SMA. Sementara bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, pemberian makanan bergizi akan dikoordinasikan melalui Posyandu, bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan.
