Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti tingginya beban akademik yang dirasakan oleh sejumlah dosen dan peneliti terkait kewajiban publikasi di jurnal internasional bereputasi seperti Scopus. Ia mengungkapkan adanya banyak masukan dari kalangan akademisi yang merasa kewajiban publikasi di Scopus memberatkan, baik dari segi biaya maupun waktu.
“Banyak masukan khususnya kepada saya sebagai pimpinan, bahwa Scopus menurut beberapa orang, saya tidak tahu apakah ini dirasakan secara umum, sangat memberatkan, baik dari segi biaya maupun waktu,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ia menambahkan bahwa sebagian akademisi bahkan mengusulkan agar kewajiban publikasi di Scopus dapat diganti dengan alternatif lain, seperti publikasi di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2, atau melalui bentuk kontribusi nyata bagi pemerintah daerah.
“Sebagian menyarankan agar kewajiban publikasi di Scopus dihapus dan diganti dengan publikasi di SINTA 1 atau SINTA 2 saja, atau mungkin mereka bisa memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, apakah itu penelitian atau kajian-kajian, kepada pemerintah daerah yang berguna untuk daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Usulan ini, menurutnya, mencerminkan kebutuhan akan kebijakan akademik yang lebih adaptif dan relevan dengan konteks lokal. Ia menilai bahwa kontribusi akademik seharusnya tidak hanya diukur dari publikasi internasional, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembangunan dan kebijakan daerah.
