Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyerahkan ribuan data masyarakat kurang mampu dari Kabupaten Jember dan Lumajang yang hingga kini belum memiliki sambungan listrik. Data tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama PLN, Adi Priyanto, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait di Kantor Pusat PLN Jakarta, Kamis (8/5/25).
Penyerahan data ini merupakan bentuk komitmen Kawendra dalam mengawal kebutuhan dasar rakyat. Ia menyebut sambungan listrik bukan sekadar fasilitas, tetapi hak dasar yang wajib diperjuangkan negara.
“Alhamdulillah saya bisa langsung mendata kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat Jember. Tentunya sambungan listrik ini adalah kebutuhan dasar, dan alhamdulillah pada hari ini Dirut PLN merespon juga dengan cepat, minta datanya, dan hari ini kita bertemu langsung untuk menyerahkan ribuan data masyarakat Jember yang memang membutuhkan pemasangan listrik baru, yang saat ini belum punya listrik,” ujar Kawendra.
Ia menambahkan, perjuangan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintahan ke depan fokus membahagiakan rakyat kecil.
“InshaAllah ini bermanfaat, dan seperti pesan Pak Prabowo, di era beliau kita harus banyak-banyak membahagiakan rakyat supaya ‘wong cilik iso gemuyu’. Pokoknya Jember-Lumajang harus terang,” tegas Kawendra.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghimpun usulan dari masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik dan langsung menyampaikannya kepada Kawendra.
“Kami curhat berbagai hal karena memang Pak Kawendra sangat welcome sekali ketika kami curhat kepada beliau, salah satunya tentang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember, tentang pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat kurang mampu agar bisa menikmati aliran listrik di rumahnya masing-masing,” ujar Fawait.
Sementara itu, Direktur PLN Adi Priyanto menyatakan siap menindaklanjuti data tersebut. Ia menerangkan, PLN terus berkomitmen memperluas akses listrik ke seluruh pelosok, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memastikan keadilan energi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN.
